Regulasi Keterbukaan Informasi Publik
Kumpulan dokumen regulasi, undang-undang, dan peraturan teknis yang menjadi landasan operasional PPID UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
Daftar Regulasi
Menampilkan 9 dokumenUndang-Undang
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Landasan hukum utama keterbukaan informasi publik di Indonesia. Mengatur hak masyarakat atas informasi, kewajiban badan publik, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan teknis pelaksanaan UU KIP, meliputi tata cara penyediaan layanan informasi, klasifikasi informasi, dan prosedur keberatan.
Peraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)
Standar terkini layanan informasi publik yang wajib diterapkan seluruh badan publik, menggantikan PERKI No. 1 Tahun 2010.
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Prosedur penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi dan ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi.
Peraturan Mahkamah Agung
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
Mengatur prosedur pengajuan sengketa informasi ke pengadilan bagi pihak yang tidak puas dengan putusan Komisi Informasi.
Keputusan Menteri Agama
Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama
Menetapkan struktur PPID di lingkungan Kementerian Agama termasuk PPID pada perguruan tinggi keagamaan negeri.
Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama
Pedoman teknis layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Agama dan seluruh satuan kerja di bawahnya termasuk perguruan tinggi keagamaan.
Dokumen di bawah ini merupakan draft (rancangan) peraturan yang sedang dalam proses harmonisasi dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Rancangan Pengaturan
Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama
Draft peraturan yang sedang dalam proses penyusunan/harmonisasi. Belum memiliki kekuatan hukum mengikat.
Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama
Draft pedoman layanan informasi publik yang sedang dalam proses penyusunan/harmonisasi.